Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, mengaku proses birokrasi atau administrasi perizinan masih menjadi penghambat utama pada program pengembangan moda transportasi publik di Ibukota. Seperti yang terjadi pada proyek Mass Rapit Transit (MRT), monorel dan Trans Jakarta.
Pria yang akrab disapa Jokowi ini mencontohkan, saat Pemprov DKI akan menambah armada bus untuk Trans Jakarta, prosedur pengadaan barang atau tender, terbilang sangat bertele-tele padahal kebutuhan sudah sangat mendesak. “Kita mau ngejar agar jumlahnya terpenuh, itu butuh waktu. Kita duitnya saja siap, harus nunggu sampai November. Itulah pemerintahan,” tutur Jokowi ketika ditemui detikFinance akhir pekan lalu. Hal senada terjadi juga pada rencana pembangunan monorel dan MRT Jakarta. Prosedur dan perizinan di berbagai lini pemerintahan, menjadi penghambatnya. “Terkendala prosedur administrasi. Ada permen, ada perda, ada perpres atau keppres, ada UU transportasi. Kira-kira seperti itu,” tambahnya. Hal ini, tentunya bertolak belakang, saat pria berperawakan tinggi dan kurus ini, menjadi seorang pengusaha. Segala macam keputusan bisa diambil dengan cepat tanpa harus tertahan oleh birokrasi. “Kalau swasta, duit ada, saya besok langsung beli. Ini yang kadang-kadang masyarakat nggak ngerti. Prosedur di birokrasi, itu aduh,” pungkasnya. sumber | wowunic.blogspot.com | http://finance.detik.com/read/2013/04/15/080023/2220042/4/bangun-monorel-mrt-dki-jokowi-keluhkan-birokrasi?f9911013
No comments:
Post a Comment