Dalam debat, Jokowi menanyakan ihwal Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID). Ternyata Prabowo tidak mengetahui singkatan TPID. Akhirnya dia menanyakan apa itu TPID kepada Jokowi .
Menanggapi perihal debat semalam, ketua tim Pemenangan Prabowo-Hatta, Ahmad Heryawan pun membela jagoannya itu.
"TPID itu kan bukan tugasnya Presiden tapi Gubernur dan kepala daerah lainnya, seperti Bupati/Wali Kota," kata pria yang akrab disapa Aher, dalam acara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN Angkatan XXI di Jatinangor, Sumedang, Senin (16/6).
Bahkan Gubernur Jabar itu menuturkan bahwa pasangan dari Hatta Rajasa itu unggul dalam debat yang mengangkat tema 'Pembangunan Ekonomi dan Kesejahteraan Sosial' tersebut.
Aher menilai masyarakat semakin yakin bahwa Prabowo layak menjadi pemimpin negara.
"Bisa dilihat kan ketika pembukaan capres nomor satu sangat meyakinkan, sedangkan tengah-tengah cukup bagus," jelasnya.
Dalam pertanyaan yang dilayangkan Jokowi , Prabowo akhirnya menjelaskan TPID. Calon presiden nomor urut satu tersebut menjawab bahwa akar masalahnya terletak pada peningkatan peranan pemerintah dan daerah. Prabowo menyebut bahwa tugas kepala daerah sangat sentral dalam kasus TPID.
"Uraian Prabowo menunjukkan dia menganalisis dulu dan solusinya pada tataran hulu. Dia cari asal usul masalah, ternyata di kebocoran anggaran," ujar Ziyad.
Jakarta, Aktual.co — Penampilan dan paparan tentang ekonomi kerakyatan oleh Joko Widodo pada debat capres kedua menunjukan dia belum memiliki kapasitas untuk memimpin negara.
Pengamat politik dari Universitas Al Azhar, Ziyad Falahi mengatakan kualitas berpikir seseorang bisa dicermati dari kualitas pertanyaan dan jawaban.
"Baik pertanyaan dan jawaban yang dia berikan sangat monoton, dangkal dan tidak berdasar identifikasi," katanya saat dihubungi, Senin (16/6).
Misalnya, dia mencontohkan, terlihat pada soal bagaimana memperkuat daya saing usaha. Jokowi lebih banyak bercerita tentang pembenahan pasar di Solo sebagai usaha memberdayakan ekonomi rakyat.
"Sebaliknya, uraian Prabowo menunjukkan dia menganalisis dulu dan solusinya pada tataran hulu. Dia cari asal usul masalah, ternyata di kebocoran anggaran," ujar Ziyad.
Mengutip paparan Prabowo, pihaknya ingin menutup kebocoran APBN hingga Rp 1000 triliun yang dananya untuk membangun infrastruktur dan pemberdayaan ekonomi rakyat.
"Artinya, Jokowi berpikir sepotong-potong, menekankan implementasi dan bukannya strategi besar,” kata dia.
Selain itu, menyoal industri kreatif, lagi-lagi Jokowi bertutur tentang tata panggung dan lampu. Sebaliknya, Prabowo memaparkan potensi ekonomi kreatif dari generasi muda.
Prabowo juga unggul dalam analisis dan penguasaan materi. Ibarat dokter, Prabowo mencari tahu jenis penyakit lebih dulu sebelum memberikan pengobatan.
Pola berpikir Jokowi yang enggan mendalami masalah terlebih dulu, juga mengkhawatirkan. Menurut Ziyad, hal itu berisiko mudah didikte oleh pihak lain.
"Ini akan terasa jika Jokowi harus memutuskan kebijakan yang sensitif seperti perjanjian dengan pihak luar negeri dan keputusan-keputusan terkait militer," ujar pengajar Hubungan Internasional ini.
Sebagai calon presiden, kapasitas Jokowi dinilai bakal tidak memenuhi harapan masyarakat. "Sebagai walikota dan gubernur, sebagian kinerja patut dihargai, tapi untuk skala nasional, saya kira belum cukup," tandas Ziyad.
Sementara itu, Prabowo mampu menunjukkan kemampuan analisis dan membuat keputusan. "Untuk Prabowo, dia berhasil menunjukkan keberanian dan cara berpikir yang analitik dan sesuai kaidah logika," katanya.
*http://www.aktual.co/politik/193814jokowi-tidak-punya-kapasitas-jadi-presiden
