Lambannya pertumbuhan ekonomi salah satunya disebabkan oleh daya serap anggaran pemerintah yang rendah. Pertumbuhan ekonomi yang rendah menyebabkan upaya pengentasan kemiskinan tak maksimal.
Gemarnya pemerintah tak maksimal menyerap anggaran turut dialami oleh Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo. Pria yang akrab disapa Jokowi ini mengakui masih banyak dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Jakarta yang mengendap di perbankan.
Menurut Jokowi, ini terjadi karena besarnya anggaran Pemda yang semuanya tidak terserap. "Masalahnya APBD-nya besar, Rp 50 triliun, menyerap itu belum. Tahun lalu saja sebelum saya masuk itu realisasi cuma 82 persen," ucap Jokowi di Kantor Menko Perekonomian, Jakarta, Senin (23/12).
Hingga saat ini, lanjutnya, penyerapan anggaran Pemprov DKI baru mencapai 71 persen. Hingga akhir tahun, Jokowi memperkirakan kinerja penyerapan anggarannya hanya akan mencapai 90 persen.
Rendahnya serapan anggaran sehingga dana mengendap di bank, menurut Jokowi terjadi karena efisiensi yang dilakukan pihaknya. Selain itu, Jokowi mengakui ada beberapa program Pemda DKI yang tidak berjalan dengan mulus.
"Misalnya proyeknya Rp 100 miliar kemudian di lelang hingga menjadi Rp 70 miliar, ini kan penghematan. Tapi ada perencanaan (proyek) kurang, ada yang tidak jalan. Tapi memang uangnya banyak sekali," tutupnya.
[bim]
